Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah   

nusakini.com - JAKARTA - Perbuatan ini patut diteladani. Pasalnya, salah seorang direktur dari Direktorat Jenderal Hortikultura di Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan ke KPK setelah menerima uang dari seseorang. Dia menilai uang itu sebagai gratifikasi.

"KPK telah menerima laporan penerimaan gratifikasi dari salah seorang direktur di Ditjen Hortikultura di Kementerian Pertanian. Pihak pemberi diduga memiliki hubungan dengan pelaku impor pangan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada awak media, Kamis (31/5/2018).

• Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
• KTNA Sebut Bulog Ogah Serap Gabah Petani, Tapi Semangat Impor, Ada Apa?
• Perdana 2024, Indonesia Ekspor Mangga Gedong Gincu ke Jepang Senilai Rp 140 Miliar
• Kapolri: Mentan Amran Sahabat Saya, Kami Dukung Penuh Swasembada
• Urusan Pangan Jadi Atensi Khusus Prabowo Subianto, Wamenhan: Kerja Mentan Amran Luar Biasa

Pejabat direktur Kementan tersebut mengaku ke KPK bila si pemberi menyebut pemberian itu sebagai ucapan terima kasih. Febri mengatakan pemberian tersebut berupa uang tanpa disebutkan berapa nominalnya.

"Sehingga gratifikasi berupa uang tersebut memiliki hubungan dengan jabatan dan merupakan gratifikasi yang terlarang. Oleh karena itulah, wajib dilaporkan pada KPK," ucapnya.

Febri berharap para penyelenggara negara lainnya dapat turut aktif melaporkan pemberian-pemberian apapun dari siapapun. Apalagi, menurut Febri, saat ini merupakan momen menjelang hari besar Idul Fitri yang biasanya banyak pemberian-pemberian yang dimaksudkan sebagai gratifikasi.

"Sikap yang dilakukan, semaksimal mungkin ditolak. Jika tidak memungkinkan ditolak, misal karena pemberian tidak langsung atau pemberi tidak diketahui atau kondisi sejenis, maka wajib dilaporkan pada KPK," ujar Febri.(b/ma)